Latar Belakang Lahirnya Supervisi, Pengertian, Ruang Lingkup, Prinsip, Tujuan dan Sasaran Supervisi Pendidikan

A.     Sejarah Lahirnya Istilah Supervisi Pendidikan

Seperti dikatakan di muka bahwa Supervisi adalah istilah yang dapat dikatakan baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Istilah ini muncul diperkirakan pada awal tahun 60-an, atau pada dua dasawarsa terakhir ini[1]. Diperkenalkannya istilah supervisi seiring dengan diberikannyanya mata kuliah administrasi pendidikan di beberapa IKIP di Indonesia, yang kemudian disusul pula dengan dijadikannya administrasi pendidikan sebagai mata pelajaran dan bahan ujian pada SGA/SPG pada tahun ajaran 1965-1966, jadi tidaklah mengherankan kalau ada dari kalangan pendidik sendiri masih ada asing dengan istilah ini, terutama bagi mereka yang menamatkan pendidikan guru, baik di tingkat menengah keguruan maupun pendidikan tinggi pada sebelum tahun 70-an.

Di Indonesia, sebenarnya aktivitas semacam supervisi sudah lama dikenal, tapi sayang sekali kesannya memang agak kurang enak, karena pelaksanaannya yang lebih cenderung hanya untuk mencari kesalahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Pada waktu itu aktivitas itu dikenal dengan istilah inspeksi, yang diwariskan oleh Belanda sewaktu menjajah Indonesia selama lebih kurang 3,5 abad. Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memeriksa sekolah dasar (SD) mereka sebut dengan “Schoolopziener“, yaitu bertugas memeriksa seluruh mata pelajaran di sekolah dasar yang menggunakan pengantar bahasa Belanda, sedangkan mata pelajaran lain diperiksa oleh petugas yang mereka sebut inspektur, yang juga orang belanda sendiri. Menurut Harahap (1983: 6) bahwa pada zaman penjajahan sekolah dasar, tapi sayang sekali istilah ini tidak begitu lama melekat di kalangan pendidik Indonesia, yang mungkin dikarenakan Jepang tidak terlalu lama menjajah Indonesia, yaitu lebih kurang 2,5 tahun saja.

Setelah Indonesia merdeka, istilah Inrspektur pernah dipakai untuk beberapa waktu, tetapi kemudian diubah dengan sebutan pengawas untuk tingkat sekolah lanjutan dan penilik untuk sekolah dasar. Seiring dengan itu muncul pula sebutan baru, yaitu supervisi, yang berasal dari bahasa Inggris, supervision, yang diperkenalkan oleh orang-orang yang pernah belajar di Amerika Serikat. Menurut Soetopo (1984: 63), di Amerika Serikat aktivitas supervisi baru muncul pada permulaan zaman kolonial, yaitu pada sekitar tahun 1654. “The General Court of chusetts bay coloni” menyatakan bahwa pemuka-pemuka kota bertanggung jawab atas seleksi dan pengaturan kerja guru-guru, gerakan dapat danggap sebagai cikal bakal lahirnya konsep yang paling dasar untuk perkembangan supervisi moderen.

Kemudian pada tahun 1709, di Boston, a comite of laymen mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengetahui penggunaan metode pengajar oleh guru-guru, kecakapan siswa, dan merumuskan usaha-usaha memajukan pengajaran dan organisasi-organisasi sekolah yang baik. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan sekolah dipengaruhi pula oleh bertambahnya jumlah penduduk, yang membuat dibutuhkanya tambahan tenaga guru yang lebih besar, yang ada di antara mereka yang dipilih menjadi kepala sekolah, tapi kepala sekolah pada waktu itu belum berfungsi sebagai supervisor. Namun pada perkembangan selanjutnya baru, terutama setelah bertambahnya aktivitas sekolah, maka didirikanlah kantor superintendent di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan adanya dua unsur pimpinan di setiap sekolah. Kewenangan kedua unsur pimpinan di sekolah itu tidak begitu cepat berkembang, tapi baru setelah pada awal abad ke-19, di mana terjadi pengurangan beban pengajar kepala sekolah, supaya mereka lebih banyak mencurahkan waktu untuk membantu pekerjaan guru di kelas. Sehingga dapat dikatakan dari sinilah dimulainya dua fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai administrator dan supervisor di sekolah.

Di dunia pendidikan Indonesia, diterapkannya secara formal konsep supervisi diperkirakan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri P dan K, RI. Nomor: 0134/1977, yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan para pengawas di tingkat kabupaten/ Kotamadya serta staf kantor bidang yang ada di setiap propinsi. Di dalam PP Nomor 38/Tahun 1992, terdapat perubahan penggunaan istilah pengawas dan penilik. Istilah pengawas dikhususkan untuk supervisor pendidikan di sekolah sedangkan penilik khusus untuk pendidikan luar sekolah.

Kedudukan pengawas semakin penting setelah keluar :

1.      UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.      PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3.      PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Semua Permendiknas tentang 8 Standar Nasional Pendidikan;

4.      Permendiknas No. 12 Th. 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah,

5.      SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya;Keputusan bersama Mendikbud nomor 0322/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas;

6.      Keputusan Mendikbudnomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya;

7.      Permendiknas Nomor 39/Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan.

Standar mutu pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Sudjana, Nana, 2006) bahwa pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah.(uraian lebih lanjut dalam bagian tersendiri). Semua produk hukum itu mengarahkan bahwa kedudukan pengawas bukan hanya sebagai jabatan buangan dan pajangan di kantor dinas pendidikan, tetapi mempunyai fungsi penggerak kemajuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana guru, pengawas juga harus memulai pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan diakhir dengan pelaporan tertulis yang akan dibicara dalam bagiantersendiri.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di negara kita Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman kemerdekaan sampai sekarang. Maka kewajiban dan tanggungjawab para pemimpin pendidikan pada umumnya dan kepala sekolah pada khususnya mengalami perkembangan dan perubahan pula. Adapun perubahan-perubahan tersebut dapat dibagi menjadi tiga aspek :

1.    Perubahan dalam tujuan,

2.    Perubahan dan scope (luasnya tanggungjawab / kewajiban), dan

3.    Perubahan dalam sifatnya.

Ketiga aspek tersebut sangat berhubungan erat dan sukar untuk dipisahkan satu dengan lainnya. Adanya perubahan dalam tujuan pendidikan, mengubah pula scope atau luasnya tanggungjawab yang harus dipikul dan dilaksanakn oleh para pemimpin pendidikan. Hal ini merubah pula bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan hingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas dan tanggungjawab kepala sekolah disamping mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerjasama dan berhubungan erat dengan Masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat staf-staf guru dan pegawai sekolah untuk bekerja lebih baik, membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan, dan kesatuan antara guru, pegawai dan murid. Selain itu juga mengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana sekolah, dan tahu bagaimana menjalankannya, memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan guru-guru dan pegawai-pegawainya. Semua ini merupakan tugas kepala sekolah. Tugas seperti ini adalah merupakan bagian dari Supervisi / Kepengawasan yang menjadi tanggung jawab pemimpin pendidikan.

B.     Pengertian Supervisi

Supervisi merupakan aktivitas menentukan kondisi / syareat yang esensial, yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Orientasi supervisi dapat dikatakan sebagai proses pembantuan. Dengan kata lain, pembatuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Supervisi tertuju pada perkembangan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini supervisi dapat dilakukan melalui dorongan, bimbingan dan pemberian kesempatan.

Dengan kata lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. [2]Meskipun tujuan akhir dari pemberian supervisi adalah tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan adalah bantuan kepada guru. Karena guru adalah pelaksana pendidikan.

Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan bentuk transliterasi dari kata Supervision, yang artinya “pengawasan”. Supervisi merupakan gabungan dari kata super artinya luar biasa, istimewa, atau lebih dari yang lain, sedangkan visi artinya kemampuan untuk melihat persoalan jauh ke depan. Dengan demikian, supervisi adalah suatu pandangan yang luar biasa yang melihat permasalahan jauh melampaui batas waktu sekarang tetapi yang akan datang.[3]

Dari kata tersebut muncul kata supervisor, adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam memandang suatu permasalahan secara objektif, rasional, dan jauh ke depan. Dalam kamus Bahasa Indonesia supervisi diartikan pengawasan utama, pengontrolan tertinggi.[4]

Ada bermacam-macam konsep supervisi. Secara historis mula-mula diterapkan konsep supervisi yang tradisional, yaitu pekerjaan inspeksi, mengawasi dalam pengertian mencari kesalahan dan menemukan kesalahan dengan tujuan untuk diperbaiki. Perilaku supervisi yang tradisional ini disebut snooper vision, yaitu tugas mematai-matai untuk menemukan kesalahan. Konsep ini menyebabkan guru-guru menjadi takut dan mereka bekerja dengan tidak baik karena takut dipersalahkan, kemudian berkembang supervisi yang bersifat ilmiah, ialah :

a.       Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu

b.      Obyektif dalam pengertian ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi

c.       Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran dikelas.[5]

Berbagai pendapat para ahli mengenai definisi supervisi pendidikan itu sangat beraneka ragam antara lain :

a.       Adams dan Dickley dalam bukunya Basic Principle of Supervision, mendefinisikan supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program itu pada hakikatnya adalah perbaikan hal belajar mengajar.

b.      Dalam Dictionary of Education Good Carter memberi pengertian bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode serta evaluasi pengajaran.

c.       Ada yang melihat supervisi pendidikan dari pandangan yang demokratis, seperti yang dikemukakan oleh Boardman dalam bukunya Democratic Supervision in Secondary School bahwa supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian mereka dapat menstimulasi dan membimbing pertumbuhan tiap murid secara kontinu serta mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern.

d.      Namun ada yang berpendapat supervisi dilihat sebagai prosedur penilaian seperti yang dikemukan oleh Mc Nerney supervisi adalah suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran

e.       Menurut Burton dan Bruckner supervisi adalah suatu teknik pelayanan yang bertujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan guru[6].

C.     Tujuan Supervisi

Supervisi memiliki tujuan-tujuan yaitu:Mengadakan perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total.[7] Dalam hal ini supervisor bukan hanya memperbaiki mutu guru, namun juga membina pertumbuhan profesi keguruan seperti pengadaan fasilitas, peningkatan mutu, pemberian bimbingan, pemilihan alat dan metode pengajaran, prosedur teknik evaluasi dsb. Secara ringkasnya tujuan supervisi adalah sebagai berikut :

1.    Meningkatkan kinerja / mutu guru. Diantaranya:

a.         Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut

b.        Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya.

c.         Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerjasama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan lainnya.

d.        Meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa.

e.         Meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi strategi, keahlian dan alat pengajaran.

f.          Menyediakan sebuah sistim yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran.

g.         Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru.

2.    Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik.

3.    Meningkatkan keefektifan dan keefesiensian sarana prasaranayang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa.

4.    Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolahkhususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan..

5.    Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan[8].

Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah  peningkatan kemampuan profesional guru.

D.     Kriteria Supervisi

Dalam menjalankan supervisi, kepala sekolah perlu memahami konsep penyelenggaraan sbb :

1.    Guru perlu diberitahu penilaian apa yang akan dipakai dalam proses pembelajaran.

2.    Kriteria penilaian harus dikembangkan mulai dari prioritas pengajaran, tujuan program, sistem sekolah serta perkembangan profesional guru.

3.    Kriteria dalam observasi guru harus ada hubungannya dengan deksripsi kerja guru.

E.     Fungsi Supervisi

Beberapa FungsiSupervisiantara lain:

1.      Fungsi Meningkatkan Mutu Pembelajaran Ruang lingkupnya sempit, hanya tertuju pada aspek akademik, khususnya yang terjadi di ruang kelas ketika guru sedang memberikan bantuan dan arahan kepada siswa.

2.      Fungsi Memicu Unsur yang Terkait dengan Pembelajaran, lebih dikenal dengan nama Supervisi Administrasi.

3.      Fungsi Membina dan Memimpin

 

 

F.      Prinsip Supervisi

1.    Memberikan bimbingan dan memberikan bantuan untuk mengatasi masalah, bukan mencari kesalahan.

2.    Pemberian bantuan langsung, tanpa dipaksakan.

3.    Apabila supervisor merencanakan atau memberikan saran, sebaiknya segera. Karena dikhawatirkan akan lupa.

4.    Sebaiknya dilakukan secara berkala.

5.    Suasana selama supervisi sebaiknya mencerminkan suasana baik antara supervisor dan yang disupervisi.

6.    Untuk mencegah terjadi kelupaan, maka sebaiknya supervisor membuat catatan-catatan mengenai hal yang berlangsung selama supervisi, berisi hal penting untuk membuat laporan.

Secara sederhana prinsip-prinsip Supervisi adalah sebagai berikut :

1.      Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi.

2.      Supervisi hendaknya bersifat Kontrukstif dan Kreatif

3.      Supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya.

4.      Kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana.

5.      Dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi.

6.      Supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dan sikap pihak yang disupervisi.

7.      Supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri tidak tergantung pada kepala sekolah

Prinsip-prinsip Supervisi

1.         Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan dan bukan mencari-cari kesalahan.

2.         Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung, artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi sendiri.

3.         Apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. Sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan.

4.         Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor.

5.         Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi tercipta suasana kemitraan yang akrab. Hal ini bertujuan agar pihak yang disupervisi tidak akan segan-segan mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi atau kekurangan yang dimiliki.

6.         Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat, berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan.

Sedangkan menurut Tahalele dan Indrafachrudi (1975) prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut;

(a) supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif,

(b) supervisi harus kreatif dan konstruktif,

(c) supervisi harus ”scientific” dan efektif,

(d) supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru,

(e) supervisi harus berdasarkan kenyataan,

(f) supervisi harus memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru untuk mengadakan “self evaluation

G.    Sasaran Supervisi

Ditinjau dari objek yang disupervisi, maka ada 3 macam supervisi yaitu :

1.      Supervisi Akademik yang menitik beratkan pada masalah akademik yaitu pada saat siswa sedang dalam proses pembelajaran.

2.      Supervisi Administrasi yang menitikberatkan pada aspek yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran, seperti sarana dsb.

3.      Supervisi Lembaga menitik beratkan pada kelembagaan dalam usaha meningkatkan cotra sekolah seperti adany perpustakaan dll.


[1] Arikunto, Suharsimi, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti, Depdikbud.1988) Hlm. 152

[2] Drs. M. Ngalim Purwanto, MP. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 2007. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 76.

[3] M, Amin Thaib BR, Drs, M.Pd dan Ahmad Robie, Drs, Standar Supervisi Pendidikan Pada MTs, (Jakarta: Depag RI, 2005), Cet. I, h. 3-4

[4]Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Ed 2 , (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)

[5] Piet A. Sahertian, Drs, Prof, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 16-17

[6] Muwahid Shulhan H, Drs, Administrasi Pendidikan, (Jakarta : Bina Ilmu, 2004), h. 74 -75

[7]Ibid, hlm. 77

[8] Depdiknas, 1986; 1994 & 1995